Wapres: Pesantren harus terbuka kembangkan persekutuan ekonomi

Wapres: Pesantren harus terbuka kembangkan persekutuan ekonomi

Harus ada ‘economic collaboration’, kolaborasi ekonomi, dimana-mana, apalagi di pesantren. Pesantren itu kudu berkolaborasi dengan banyak pihak

Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Ma’ruf Amin meminta pondok pesantren terbuka untuk bermitra dengan bervariasi pihak dalam rangka pengembangan ekonomi, sebagai bagian dari fungsi pondok sebagai pusat pemberdayaan umat.

“Harus ada economic collaboration , kolaborasi ekonomi, dimana-mana, apalagi di pesantren. Pesantren itu harus berkolaborasi dengan banyak bagian, ” kata Ma’ruf Amin pada keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebagai institusi pendidikan, lanjut Ma’ruf, pesantren tak dapat berdiri sendiri dalam memberdayakan masyarakat di sekitarnya, khususnya di sektor ekonomi. Pesantren harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak agar mampu berkontribusi bagi perbaikan ekonomi nasional.

“Tentu tak mungkin pesantren itu berdiri sendiri, harus punya kolaborasi, kemitraan, ” tukas dia.

Baca juga: Wapres: Kaum muslimin di Indonesia jangan ikut aliran berpikir sempit

Baca juga: Pemerintah lanjutkan program pemberdayaan UMKM di 2021

Saat ini, kedudukan pesantren terus mengalami perkembangan, tambahan Wapres. Selain sebagai pusat pelajaran dan pusat dakwah, pesantren pula berperan sebagai pusat pemberdayaan klub yang tinggal di sekitarnya, terutama pemberdayaan ekonomi.

Wapres juga berharap jumlah pesantren, yang saat ini mencapai 28. 194 unit di berbagai daerah, sanggup mengoptimalkan peran-nya dengan mengembangkan daya melalui pembinaan dan kolaborasi dengan tepat.

“Menurut bukti yang kami terima, sebanyak 44, 2 persen atau sekitar 12. 469 pesantren itu berpotensi untuk pengembangan ekonomi. Itu karena belum dibina betul, tapi ini tumbuh sekali jumlahnya itu. Sekarang dengan jalan apa berbagai potensi ini dikolaborasikan, ” tutur-nya.

Untuk menunjang peran tersebut, Pemerintah juga telah memberikan berbagai kebijakan dan fasilitas yang mendorong pengembangan ekonomi berbasis syariah di pesantren, antara asing melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan layanan keuangan syariah.

“Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas sebab mulai yang super atau super mikro, mikro, kecil sampai luhur; yang super atau ultramikro itu Bank Wakaf Mikro. Di kaum pesantren itu sudah ada, mendanai sampai Rp3 juta. Kemudian menggunakan instrumen Kementerian Koperasi dan UKM ada Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) dengan skema syariah, termasuk BMT ( Baitul Maal wa Tamwil ), ” ujarnya.

Baca juga: Wapres: Indonesia masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah

Menangkap juga: Wapres dorong penguatan BMT untuk dikembangkan di negara lain

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020