Sri Mulyani paparkan tiga skema untuk beban dengan BI atasi COVID-19

Kebijakan fiskal dan moneter diletakkan dalam posisi sejajar jadi penjaga dan pengelola ekonomi Indonesia agar tidak hanya terpaku perihal COVID-19

Jakarta (ANTARA) kacau Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa bagi beban ataupun burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) dalam penanganan pandemi COVID-19 memiliki tiga skema yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).

“Kebijakan fiskal dan moneter diletakkan dalam posisi sejajar jadi penjaga dan pengelola ekonomi Nusantara agar tidak hanya terpaku kedudukan COVID-19 namun juga berpikir dalam mengelola jangka menengah dan lama secara prudent , sustainable , dan hati-hati, ” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani mengatakan biaya penanganan COVID-19 yang mencapai Rp695, 2 triliun telah tertuang dalam Sistem Presiden Nomor 72 Tahun 2020 dan terdiri dari beberapa kategori yaitu public goods/benefit serta non-public goods/benefit.

Pembiayaan public goods terdiri dari pembiayaan di tempat kesehatan Rp87, 55 triliun, perlindungan sosial Rp203, 9 triliun, beserta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan Pemda Rp106, 11 triliun.

Baca juga: Kemenkeu dan BI segera tanda tangani SKB terkait bagi beban

Sri Mulyani menyatakan ketiga pos dengan total pembiayaan Rp397, 56 triliun itu dilakukan melalui penerbitan Surat Bernilai Negara (SBN) yang langsung dibeli oleh BI dengan suku kembang acuan sebesar reverse repo rate dengan seluruhnya akan ditanggung oleh BI juga.

“Sehingga beban bunga bagi pemerintah untuk SBN khusus yang diterbitkan dengan private placement untuk pemerintah nol persen serta BI sebesar reverse repo rate , ” ujarnya.

Kemudian Sri Mulyani mengatakan untuk belanja yang bersemangat non-public goods/benefit yaitu dukungan negeri usaha UMKM Rp123, 46 triliun dan Korporasi non-UMKM Rp53, 57 triliun akan dilakukan melalui penerbitan SBN di pasar dengan kata sepakat suku bunga pasar dibagi besar antara pemerintah dan BI.

Ia menjelaskan pemerintah hendak menanggung suku bunga satu upah di bawah reverse repo rate BI, sedangkan BI menanggung bunga kurun satu persen di bawah reverse repo rate hingga market rate nya.

Baca juga: Kemenkeu sebut preskripsi bagi beban dengan BI segera selesai

“Dia diterbitkan di pasar tradable & marketable maka pemerintah dan BI sepakat suku bunga pasar akan dibagi dua. Ini dilakukan melalui mekanisme market , ” ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya ia mengatakan untuk belanja lain yang terkait insentif daya dan belanja-belanja komitmen pemerintah sejumlah Rp328, 87 triliun maka SBN akan diterbitkan melalui mekanisme pasar dan seluruh suku bunga ditanggung pemerintah.

“Jadi di dalam hal ini dari sisi suku bunga tidak ada burden sharing secara BI untuk kategori ketiga, ” katanya.

Sri Mulyani menegaskan skema burden sharing ini hanya dilakukan sebagai pembiayaan APBN 2020, sedangkan untuk pembiayaan tahun berikutnya akan disusun sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN tahun bersangkutan.

“Ini hanya dilakukan untuk 2020 atau istilahnya one off istimewa untuk belanja yang sifatnya public benefit atau public goods tersebut, ” tegasnya.

Menyuarakan juga: Sri Mulyani: Biaya penanganan COVID-19 setara 4, 2 komisi dari PDB
 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020