Sri Mulyani paparkan berbagai usulan terakhir pemanfaatan biaya COVID-19

Sri Mulyani paparkan berbagai usulan terakhir pemanfaatan biaya COVID-19

Kita akan mintakan ke K/L yang disiapkan supaya mereka bisa melaksanakan, sehingga kekuatan dari belanja pemerintah akan mendorong pemulihan ekonomi

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan berbagai usulan baru dalam bentuk pemanfaatan biaya penanganan COVID-19 pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan pemda, serta insentif dunia usaha.

“Kita mau mintakan ke K/L yang disiapkan supaya mereka bisa melakukan, sehingga kekuatan dari belanja pemerintah bakal mendorong pemulihan ekonomi, ” sekapur Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Usulan pemanfaatan biaya penanganan COVID-19 di bidang kesehatan Rp23, 3 triliun yaitu perpanjangan insentif gaya kesehatan (nakes) sampai Desember 2020, perluasan insentif non-nakes sampai Desember 2020, dan pemberian reward bagi nakes dan non-nakes sebagai bentuk ucapan terima kasih.

Lalu mempercepat pengadaan alat kesehatan (alkes) dan proses klaim biaya pembelaan dalam rangka mendukung rumah sakit agar tingkat kesembuhan meningkat & menekan tingkat kematian.

Baca juga: Imbalan penanganan COVID-19 capai Rp677, dua triliun, kata Menkeu

Sri Mulyani mengucapkan ada juga usulan untuk sosialisasi dan upaya perubahan perilaku sesuai penggunaan masker, social distancing , kebiasaan cuci tangan dengan dilakukan secara masif.

“Dan dari anggaran belum terserap ini sebagian dilakukan untuk metode pengadaan vaksin. Ini pengadaan mula atau proses pengadaan dulu karena vaksin baru tersedia 2021, ” ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya usulan pemanfaatan biaya di bidang perlindungan sosial Rp18, tujuh triliun terdiri dari memanfaatkan biaya cadangan pangan/logistik, memberikan program buat kelompok menengah, serta perpanjangan diskon listrik RT 450 VA sejumlah 100 persen dan 900 VA bersubsidi sebesar 50 persen.

”Juga mengenai pemberian potongan (harga) listrik untuk segmen bisnis dan industri 450 VA, ” perkataan Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Biaya penanganan COVID-19 setara 4, 2 persen dari PDB

Untuk tawaran baru yang sudah DIPA Rp11, 8 triliun pada program pelindungan sosial meliputi bantuan pesantren Kementerian Agama untuk membantu pelaksanaan adat kesehatan dan pembelajaran daring yaitu Rp2, 6 triliun.

“Bantuan beras untuk penerima PKH Rp4, 6 triliun dan tumpuan tunai Rp500 ribu untuk 9 juta KPM yaitu penerima Surat Sembako non PKH dengan mutlak Rp4, 6 triliun, ” katanya.

Sementara usulan pemanfaatan program sektoral K/L dan Pemda Rp81, 1 triliun terdiri lantaran bantuan produktif untuk usaha mungil dengan nominal bantuan Rp2, 4 juta per penerima dengan bahan penerima 9 sampai 12 juta orang yang akan disalurkan pada Agustus 2020.

Kemudian bantuan tenaga kerja terdampak Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan yaitu bagi mereka dengan merupakan para pekerja aktif serta terdaftar pada BP Jamsostek secara kriteria gaji di bawah Rp5 juta.

Baca juga: Menaker paparkan kondisi dapatkan subsidi upah pekerja Rp2, 4 juta

“Ada juga usulan bervariasi program yang mendukung ketahanan bertabur dan pengembangan investasi, ” ujar Sri Mulyani.

Proposal untuk bidang perlindungan sosial turut mengenai program Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk mendukung UMKM di negeri dengan pemberian cashback bagi konsumen.

“Selain menggunakan pos cadangan perluasan, kebutuhan untuk usulan akan diambil dari pajak DTP tidak terpakai, ” ujar Sri Mulyani.

Terakhir, usulan untuk pemanfaatan program insentif daya Rp3, 1 triliun meliputi penyelamatan penerapan ketentuan rekening minimum untuk pelanggan dengan pemakaian energi listrik di bawah rekening minimum. Lalu juga mengenai pembebasan biaya kewajiban atau abonemen pelanggan sosial, bisnis, dan industri.

Baca juga: Sri Mulyani sebut realisasi program PEN Rp151, 25 triliun

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020