fokus-pulihkan-ekonomi-menkeu-sayangkan-ada-kegaduhan-isu-ppn-sembako-1

Pokok pulihkan ekonomi, Menkeu sayangkan ada kegaduhan isu PPN sembako

Di-blow up seolah-olah tidak memerhatikan situasi sekarang. Kita banget menggunakan instrumen APBN sebab memang tujuan kita pemulihan ekonomi dari sisi demand side dan supply side

Jakarta (ANTARA) awut-awutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah saat ini masih tetap pokok untuk memulihkan ekonomi jadi ia sangat menyayangkan adanya kegaduhan di tengah kelompok mengenai isu sembako bakal dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Di- blow up seolah-olah tidak memerhatikan situasi sekarang. Kita betul-betul memakai instrumen APBN karena sungguh tujuan kita pemulihan ekonomi dari sisi demand side dan supply side , ” katanya dalam Raker bersama Premi XI DPR RI dalam Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menjelaskan rencana Rancangan Undang-Undang Ketentuan Ijmal dan Tata Cara Fiskal (KUP) baru dikirimkan kepada pihak DPR RI tetapi belum dibahas, sehingga benar disayangkan muncul kegaduhan menerjang isu pengenaan PPN untuk sembako.

Terlebih lagi, menurut Sri Mulyani draf RUU KUP tersebut bocor dan tersebar ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak secara utuh sehingga menyebabkan suasana menjadi kikuk.

“Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR pula. Yang keluar sepotong-sepotong, ” ujarnya.

Walaupun demikian, ia menuturkan negeri masih belum bisa membaca secara detail mengenai isu ini karena dari sisi etika politik memang belum ada pembahasan dengan DPR RI.

“Dari sisi etika politik, awak belum bisa menjelaskan pra ini dibahas. Karena ini adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden, ” tegasnya.

Dia menjelaskan RUU KUP dibacakan terlebih dahulu dalam konvensi paripurna yang kemudian akan dibahas bersama Komisi XI DPR RI terkait segenap aspeknya mulai dari periode hingga target pengenaan pajak.

“Itu semua kita bawakan dan mau kita presentasikan secara lengkap by sector , by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan pencetus itu, backrgound -nya seperti apa. Itu semua nanti kami ingin membahas secara sempurna dengan Komisi XI, ” jelasnya.

Sri Mulyani pun memastikan masa ini pemerintah masih tetap memetakan dampak-dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat termasuk para-para pengusaha UMKM.

“Sampai hari ini kita juga sudah diminta memikirkan UMKM yang bangkitnya bertambah lambat. Jadi fokus kita adalah memulihkan ekonomi, ” katanya.

Kejadian tersebut sejalan dengan kesepakatan pemerintah untuk menyehatkan balik APBN dengan tetap menjaga momentum pemulihan seiring secara pembangunan pondasi ekonomi dan perpajakan agar tetap berpengaruh ke depannya.

“Tentu saya juga meminta maaf karena pasti semua dari Komisi XI sebagai partner kami kenapa ada policy seolah-olah itu sudah naik padahal tidak, ” katanya.

Baca juga: Pengamat ungkap dampak rencana pemberlakuan PPN sembako
Menyuarakan juga: Koalisi Kedaulatan Bertabur: PPN untuk sembako harus pilihan terakhir
Menangkap juga: Legislator kritisi dasar PPN pada sembako

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021