Perut pati Polri didakwa terima uang sogok Rp8, 3 miliar dari Djoko Tjandra

Perut pati Polri didakwa terima uang sogok Rp8, 3 miliar dari Djoko Tjandra

Jakarta (ANTARA) awut-awutan Mantan Kepala Divisi Hubungan Global Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte didakwa menerima suap 200 seperseribu dolar Singapura dan 270 dolar AS sedangkan bekas Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo didakwa mendapat 150 ribu dolar GANDAR dari Djoko Tjandra.

Bila dikonversi ke rupiah, Napoelon memperoleh sekitar Rp6, 1 miliar dan Prasetijo mendapatkan sekitar Rp2, dua miliar sehingga totalnya mencapai sekitar Rp8, 3 miliar dari terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra.

“Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte sebagai Kepala Divisi Hubungan Universal Polri telah menerima 200 ribu dolar Singapura dan 270 seperseribu dolar AS dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo selaku Kepala Jawatan Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri menerima uang 150 ribu dolar AS dari Djoko Soegiarto Tjandra melalui Tommy Sumardi, ” prawacana jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung Zulkipli di pengadilan Tindak Kejahatan Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Baca selalu: Polri tegaskan beri perlakuan sepadan kepada semua tersangka

Tujuan pemberian kekayaan tersebut adalah agar Napoleon Bonaparte dan Prasetijo Utomo menghapus tanda Djoko Soegiarto Tjandra dari Jadwal Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Djoko Tjandra adalah benduan kasus korupsi Bank Bali dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp15 juta subsider 3 bulan.

Sekretaris National Central Bureau (NCB) INTERPOL Indonesia pada Divhubinter Polri yang dijabat Brigjen Pol Setyo Wasisto pun membuat tulisan perihal DPO Djoko Tjandra nama lain Joe Chan sebagai warga negeri Papua Nugini kepada Direktur Jenderal Imigrasi tertanggal 12 Februari 2015.

Kemudian pada kira-kira April 2020 Djoko Tjandra menemui rekannya Tommmy Sumardi membicarakan jalan agar dirinya bisa masuk ke Indonesia untuk mengajukan PK untuk kasus korupsi Bank Bali karena dirinya mendapat informasi bahwa “Interpol Red Notice” atas dirinya telah dibuka Interpol Pusat di Lyon, Prancis.

Agar Djoko Tjandra dapat masuk ke Indonesia, maka ia bersedia memberikan kekayaan Rp10 miliar melalui Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pohak yang turut mengurus kepentingannya masuk ke Indonesia, terutama kepada pejabat dalam NCB INTERPOL Indonesia pada Bagian Hubungan Internasional Polri.

Tommy lalu menemui Prasetijo Utomo di kantornya pada Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Kampung Sipil Badan Reserse Kriminal Polri, kemudian Prasetijo memperkenalkan Tommy pada Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadivhubinter Polri.

Prasetijo lalu memerintahkan bawahannya Brigadir Fortes untuk mengedit “file” surat istri Djoko Tjandra, Anna Boentaran sesuai bentuk permohonan penghapusan Red Notice dengan ada di Divhubinter dan menyampaikan surat itu ke Tommy Sumardi.

Pada 16 April 2020, Tommy Sumardi menyerahkan “paper bag” merah tua kepada Napoleon Bonaparte sambil menanyakan status Interpol Red Notice temannya yaitu Djoko Tjandra, setelah itu Napoleon menodong Tommy datang lagi keesokan hari.

Baca juga: Bareskrim tahan Irjen Napoleon & Tommy Sumardi 20 keadaan ke depan

Esoknya, Tommy bersama Prasetijo Utomo bertemu Napoleon di ruangan Kadivhubinter Polri.

“Terdakwa Napoleon Bonaparte menyampaikan bahwa ‘Red Notice Djoko Tjandra bisa dibuka, karena Lyon yang buka, bukan saya. Saya bisa buka, asal ada uangnya’. Kemudian Tommy Sumardi menanyakan berapa (nominal uangnya) dan oleh Napoleon Bonaparte, dijawab ‘3 lah ji (3 miliar)’. Sesudah itu Tommy Sumardi meninggalkan ruangan Kadivhubinter, ” tambah jaksa.

Joko Tjandra lalu meminta sekretarisnya, Nurmawan Fransisca, untuk menjemput uang 100 ribu dolar GANDAR dan diserahkan kepada Tommy Sumardi pada 27 April 2020. Di hari yang sama, Tommy dan Prasetijo berangkat untuk menemui dan menyerahkan uang ke Napoleon Bonaparte.

“Saat di perjalanan pada dalam mobil, Prasetijo Utomo melihat uang yang dibawa oleh Tommy Sumardi, kemudian mengatakan ‘banyak betul ini ji buat beliau? Bagi gw mana? ‘ dan era itu uang dibelah 2 sebab Prasetijo Utomo dengan mengatakan ‘ini buat gw, nah ini untuk beliau sambil menunjukkan uang yang sudah dibagi 2’, ” tambahan jaksa.

Setiba pada ruangan Kadihubinter, Tommy menyerahkan abu uang yang ada sebanyak 50 ribu dolar AS namun Napoleon Bonaparte mau menerima uang secara nominal tersebut.

“Dengan mengatakan ‘Ini apaan nih segini, ga mau saya. Naik ji jadi 7 ji soalnya kan buat depan juga, bukan bakal saya sendiri. Yang nempatin beta kan beliau dan berkata ‘petinggi kita ini’, ” ungkap jaksa.

Akhirnya Tommy & Prasetijo pun meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri dengan membawa “paper bag” warna gelap.

Baca juga: Praperadilan Napoleon Bonaparte ditolak, penyidikan dilanjutkan

Jadi pada 28 April 2020, Djoko Tjandra kembali meminta sekretarisnya menganjurkan 200 ribu dolar Singapura ke Tommy Sumardi.

Tommy lalu menemui Napoleon pada hari yang sama di kantornya serta menyerahkan uang 200 ribu dolar Singapura kepada Napoleon Bonaparte.

Pada 29 April 2020, kembali Djoko Tjandra meminta sekretarisnya menyerahkan 100 ribu dolar GANDAR kepada Tommy. Tommy lalu balik menemui Napoleon di ruang Kadivhubinter gedung TNCC Mabes Polri dasar 11 dan menyerahkan uang 100 ribu dolar AS tersebut.

Setelah menerima uang tersebut, Napoleon memerintahkan anak buahnya Kombes Tommy Aria Dwianto untuk menyusun surat ke Imigrasi yang ditandatangani atas nama Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo.

Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa Sekretariat NCB Interpol Indonesia pada Divhubinter Polri cukup melakukan pembaharuan sistem database DPO yang terdaftar dalam Interpol Red Notice melalui jaringan I-24/7 dan diinformasikan bahwa data DPO dengan diajukan oleh Divhubinter Polri kepada Ditjen Imigrasi sudah tidak dibutuhkan lagi.

Pada 4 Mei 2020, Djoko Tjandra balik meminta sekretarisnya memberikan uang 150 ribu dolar AS kepada Tommy. Tommy lalu menemui Prasetijo Utomo dan keduanya menemui Napoleon, pada pertemuan itu Tommy menyerahkan uang 150 ribu dolar AS ke Napoleon.

Setelah menyambut uang tersebut, Napoleon memerintahkan bani buahnya Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat surat dengan ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo buat Ditjen Imigrasi Kemenkumham yang menyimpan penghapusan “Interpol Red Notice”.

Pada 5 Mei 2020, Tommy dan Prasetijo kembali menemui Napoleon di kantornya dan menyerahkan uang sejumlah 20 ribu dolar AS kepada Napoleon.

Setelah mendapat uang, Napoleon kembali membuat surat perihal penyampaikan penghapusan “Interpol Red Noices” atas tanda Joko Soegiarto Tjandra Control No.: A-1897/7-2009 telah terhapus dari pola basis data Interpol sejak tarikh 2014 (setelah 5 tahun).

Setelah surat itu diterbitkan Prasetijo menghubungi Tommy Sumardi mencuaikan telepon dan mengatakan ‘Ji, telah beres tuh, mana nih bagian gw punya’ dan dijawab oleh Tommy Sumardi ‘sudah, jangan bicara ditelepon, besok saja saya ke sana.

Tommy berarakan bertemu Prasetijo keesokan harinya di kantornya dan memberikan 50 seperseribu dolar AS kepada Prasetijo sehingga total uang yang diserahkan Tommy kepada Prasetijo adalah 100 ribu dolar AS.

Napoleon pada 8 Mei 2020 berarakan meminta anak buahnya Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto membuat surat untuk Anna Boentara yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam Police Data Criminal ICPO Interpol didapatkan hasil Joko Soegiarto Tjandra tidak lagi terdata sebagai subjek Red Notice ICPO Interpol, Lyon, Prancis.

Pada 12 Mei 2020, Joko Tjandra kembali meminta sekretarisnya menyerahkan uang 100 ribu dolar AS kepad Tommy. Pada 22 Mei 2020, Joko Tjandra kembali meminta sekretarisnya buat menyerahkan uang 50 ribu dolar AS kepada Tommy sehingga total uang yang diserahkan Joko Tjandra ke Tommy Sumardi adalah 500 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura.

Akibat permintaan dari Divhubinter Mabes Polri kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham itu maka Kepala Seksi Pencegahan Subdit Cegah Tangkal Dirwasdakim di dalam Ditjen Imigrasi Ferry Tri Ardhiansyah melakukan penghapusan status DPO Joko Soegiarto Tjandra dari sistem ECS pada SIMKIM Ditjen Imigrasi dan digunakan oleh Joko Tjandra untuk masuk wilayah Indonesia dan mengajukan PK pada Juni 2020 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas penerimaan uang itu, Napoleon Bonaparte dan Prasetijo Utomo diancam pidana dalam pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf an atau huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 huruf indah atau pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana idubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal mengatur melanggar bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian ataupun janji dapat dipidana paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun.

Pada dakwaan tersebut, Napoleon akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada 9 November 2020.

Baca juga: Irjen Napoleon kembali diperiksa kasus gratifikasi cabut red notice

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020