Permintaan melonjak, pemerintah tambah alokasi KUR Rp198, 73 triliun

Permintaan melonjak, pemerintah tambah alokasi KUR Rp198, 73 triliun

Tempat minta dikembalikan lagi plafonnya sehingga menjadi Rp30 triliun

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menambah alokasi plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp190, 73 triliun sesudah dua bank meminta tambahan plafon sebesar Rp22, 2 triliun karena permintaan kredit yang meroket dalam masa pandemi COVID-19.

“Posisi plafon yang sudah diambil perbankan sebelumnya mencapai Rp176, 53 triliun sehingga menjadi Rp198, 73 triliun, ” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Departemen Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis.

Iskandar menyebutkan sebelumnya ada satu bank yang terlibat dalam Himpunan Bank Milik Negeri (Himbara) menurunkan plafon KUR sebesar Rp12, 2 triliun dan sudah disetujui pemerintah.

Tetapi tanpa menyebut nama bank, Iskandar menjelaskan bank tersebut meminta kembali plafon KUR tersebut karena di Juli 2020 permintaannya malah meningkat pesat.

Baca juga: Pekerja terkena PHK bisa manfaatkan KUR super mikro bunga nol persen

“Dia minta dikembalikan lagi plafonnya sehingga menjadi Rp30 triliun, ” imbuhnya.

Sedangkan satu bank lainnya yang menjadi penyalur KUR terbesar, menaikkan plafon sebesar Rp10 triliun jadi total menjadi Rp130, 2 triliun.

Pemerintah memberikan privilese kepada bank dan lembaga distributor untuk menyalurkan KUR di sungguh sektor perdagangan atau sektor buatan selama masa COVID-19.

Dengan besaran plafon KUR menjadi Rp198, 73 triliun itu selalu sekaligus melampaui target plafon tarikh ini mencapai Rp190 triliun.

Sementara itu realisasi KUR hingga Juli 2020 mencapai Rp89, 2 triliun yang diberikan pada 2, 67 juta debitur secara total outstanding mencapai Rp167, 87 triliun.

Menangkap juga: Pemerintah bakal lanjutkan KUR tanpa bunga untuk ibu keluarga

Pembagian KUR pada masa COVID-19 menurun tajam dari sebesar Rp18, 9 triliun pada Maret 2020 menjadi hanya Rp4, 75 triliun pada Mei 2020.

Namun, dengan bertahap permintaan KUR kembali naik dengan penyaluran pada Juli menyentuh Rp13 triliun.

Porsi penyaluran KUR terbesar di daerah perdagangan sebesar 42 persen disusul pertanian 30 persen dan uluran tangan 15 persen dengan total nama bermasalah (NPL) tergolong rendah menyentuh 1, 07 persen.

“Ini tidak terlepas dari kalender KUR yang memberikan restrukturisasi serta POJK 11 sehingga KUR direstrukturisasi tentunya masuk kategori 1 dan 2 sehingga NPL relatif terarah dan turun dibandingkan sebelumnya 1, 13 persen, ” katanya.

Baca serupa: Pemerintah ingin genjot KUR berbasis klaster

Baca juga: Pemerintah perkirakan realisasi KUR 2020 capai Rp160 triliun

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © KURUN 2020