pemerintah-tegaskan-komitmen-laksanakan-pembangunan-berkelanjutan-1

Pemerintah tegaskan komitmen laksanakan pembangunan berkelanjutan

kita perlu mencari cara-cara mutakhir agar kita mampu menyelenggarakan lompatan dalam mencapai tumpuan SDGs secara bersamaan

Jakarta (ANTARA) – Gajah Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen negeri Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di tengah pandemi COVID-19.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa pandemi justru menjadi momentum untuk mengevaluasi aspek lingkungan, sosial, serta tata kelola dalam segenap aktivitas ekonomi.

“Pandemi yang ada zaman ini tidak boleh menurunkan semangat kita untuk mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDGs). Karena itu kita perlu mencari cara-cara mutakhir agar kita mampu mengabulkan lompatan dalam mencapai bahan SDGs secara bersamaan, ” ujar Menko Airlangga saat membuka Webinar Keuangan Berkelanjutan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dari Jakarta, Selasa.

Pemerintah, lanjut Airlangga, telah melakukan berbagai jalan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan salah satunya melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Ia mengatakan UU Cipta Kerja telah menggenapi lebih dari 80 UU untuk mendorong kemudahan berusaha dengan tetap mengedepankan bagian keberlanjutan atau kelestarian lingkungan.

“Khusus buat lingkungan hidup dan kehutanan terdapat 3 UU dengan disempurnakan yaitu UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Dunia Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Alas, ” jelas Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan ekonomi hijau dalam industri keuangan. Termasuk mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan.

Roadmap tersebut menjadi kerangka acuan bagi institusi keuangan untuk berperan aktif, berkontribusi positif dalam jalan pembangunan yang berkelanjutan.

Ia menuturkan bahwa pengembangan keuangan berkelanjutan dalam pemulihan ekonomi nasional tetap menemui berbagai tantangan dengan perlu diselesaikan bersama sama. Tantangan terbesar keuangan berkelanjutan, menurutnya, adalah bagaimana menyampaikan pemahaman kepada masyarakat & pelaku usaha untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi sosial, dan lingkungan hidup.

“Oleh karena itu, negeri terus merangkul berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankan kewajiban dan menjalankan pembangunan terus-menerus, ” ucapnya.

Baca pula: Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan bisa tingkatkan kualitas hidup
Baca juga: Indonesia-UNFPA-Jepang kegiatan sama wujudkan pembangunan berkelanjutan
Baca juga: Jokowi dorong inisiatif P4G wujudkan pembangunan berkelanjutan

Pewarta: Dayang Khaira Riswan
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021