Pemerintah sahkan protokol perdagangan genjot ekspor di ASEAN

Pemerintah sahkan protokol perdagangan genjot ekspor di ASEAN

PMK itu diterbitkan sebagai landasan hukum serta pedoman terkait tata laksana mas tarif preferensi atas persetujuan perdagangan barang ASEAN

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mengesahkan protokol mula-mula yang mengubah persetujuan perdagangan bahan ASEAN melalui Peraturan Presiden Cetakan 84 Tahun 2020 untuk menggenjot ekspor negara-negara di dalam tempat Asia Tenggara.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga Kementerian Keuangan Syarif Hidayat di Jakarta, Senin, mengatakan setelah pengesahan protokol itu, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Barang Impor Berdasarkan Pengesahan Perdagangan Barang ASEAN.

“PMK tersebut diterbitkan sebagai asas hukum dan pedoman terkait kaidah laksana pemberian tarif preferensi arah persetujuan perdagangan barang ASEAN, ”  katanya.

Dalam PMK Nomor 131/PMK. 04/2020 yang berangkat berlaku 20 September 2020 itu mengatur skema baru dalam implementasi Deklarasi Asal Barang yang diatur menggunakan Sertifikasi Mandiri atau ASEAN Wide Self Certification (AWSC), menggantikan besar lama Invoice Declaration .

Kemudian, lanjut dia, penggunaan Surat Keterangan Pokok (SKA) Form D dengan format pertama.

“Dengan ditetapkannya PMK ini, maka ketentuan ATIGA (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) yang sebelumnya mengacu pada PMK Nomor 229/PMK. 07/2017, sekarang mengacu pada PMK ini, ”  ucapnya.

Ketentuan dalam PMK itu, tambahan dia, berlaku terhadap barang memasukkan yang pemberitahuan pabeannya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kesibukan pabean sejak berlakunya PMK tersebut.

Selain itu, ditetapkan pula ketentuan transisi sesuai kemufakatan negara Anggota ASEAN, yaitu untuk Invoice Declaration yang diterbitkan sebelum berlakunya PMK ini, masih tetap benar.

Kemudian, aturan pengenaan tarifnya dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Pengesahan Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) & MoU 2nd SCPP.

Selain itu, SKA Form D dengan format lama dapat diterbitkan sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 dan tata cara pengenaan tarifnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan cara dalam ATIGA.

Baca juga: Kemenkeu berdayakan UMKM orientasi ekspor untuk dorong ekonomi
Baca selalu: Kemenkeu efisienkan kegiatan ekspor-impor melalui inovasi SiPakde-ATIGA
Baca pula: Perdagangan bebas ASEAN-Hong Kong valid, RI berpeluang genjot ekspor

Pewarta: Memuja Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020