Moeldoko akui sejumlah masalah dalam pembagian anggaran Kemenkes

Moeldoko akui sejumlah masalah dalam pembagian anggaran Kemenkes

Kemenkes dengan anggaran cukup besar, tapi serapan anggaran 1, 53 persen

Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui ada sejumlah masalah dalam penyerapan anggaran pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) padahal persediaan tersebut dibutuhkan untuk mengatasi pandemi COVID-19.

“Ada beberapa departemen yang disinggung, pertama Kemenkes secara anggaran cukup besar, tapi rembesan anggaran 1, 53 persen. Sesudah kita dalami ada beberapa persoalan, pertama, masalah koordinasi antara negeri daerah, BPJS, Kemenkes, itu juga sedang dibenahi, ” kata Moeldoko dalam wawancara khusus dengan ANTARA, di kantornya Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (JokowI) menegur dengan keras penyerapan anggaran di bidang kesehatan baru satu, 53 persen dari total taksiran yang disiapkan sebesar Rp75 triliun.

Akibatnya, menurut Presiden Jokowi, uang beredar di masyarakat seluruhnya terhenti di sana.

“Ini masalah koordinasi kala mudah diucapkan tapi sulit buat dilakukan, tapi ada langkah-langkah yang sudah dilakukan Kemenkes untuk mengnyinergikan kekuatan ini untuk mencari solusi bersama, ” ujar Moeldoko.

Masalah selanjutnya adalah dalam proses verifikasi data tenaga kesehatan.

“Verifikasi data gaya kesehatan juga perlu ada penyelarasan, jangan sampai ada salah bahan dan masalah ketiga ada regulasi Kemenkes yang lama menghadapi situasi seperti ini. Regulasi itu tak cocok lagi, jadi perlu tersedia perbaikan, ” kata Moeldoko.
Baca juga: Moeldoko sebut kesehatan jadi salah utama sektor lemah

Intinya, menurut Moeldoko, dalam situasi pandemi COVID-19, perlu tersedia langkah-langkah baru yang dilakukan Kemenkes.

Menurut Moeldoko, level ‘kegemasan’ Presiden terhadap mandeknya penyerapan anggaran dan lambatnya penanganan COVID-19 sudah mendekati puncak.

“Gemasnya Presiden dari angka 1-5 sudah mendekati angka 5. Kepala ingin skema bantuan tadi, bansos, bantuan ekonomi dan keuangan itu tidak telat, kalau terlambat Presiden mengatakan dunia usaha sudah pasif, UMKM sudah mati juga. Ini peringatan kesekian kalinya bukan hangat kali ini, kalau terlambat, sudah bahaya, ” ujar Moeldoko juga.

Dalam arahan 18 Juni 2020 tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi “reshuffle” menteri atau pembubaran lembaga yang masih berfungsi biasa-biasa saja.

“Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa sekadar ‘reshuffle’. Sudah kepikiran ke mana-mana beta, entah buat perppu (peraturan negeri pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Sebab memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah, ” kata Pemimpin Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.

Hadir dalam konvensi paripurna tersebut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para kepala institusi negara.
Membaca juga: Moeldoko ungkap Presiden telah beberapa kali peringatkan menteri

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © JARANG 2020