Menpan-RB tanggapi wacana pembubaran lembaga negara

Menpan-RB tanggapi wacana pembubaran lembaga negara

Belum bisa dijawab benar (dibubarkan), sedang ditelaah detailnya.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menanggapi artikel 18 lembaga negara yang sedang dipertimbangkan pemerintah pusat untuk dibubarkan.

“Belum bisa dijawab sah (dibubarkan), sedang ditelaah detailnya, ” ujar Tjahjo lewat pesan sedikit yang diterima di Jakarta, Rabu.

Tjahjo mengatakan bahwa pihaknya sedang menyusun dasar pertimbangan terkait dengan wacana pembubaran 18 lembaga negara tersebut.

Ia mengemukakan hal itu masa merespons pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Ya, medium susun dasar pertimbangan, ” kata Tjahjo.

Baca juga: Pakar: Pembubaran 18 lembaga negara adalah langkah langsung

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan bahwa Menpan-RB Tjahjo Kumolo sedang melihat kembali terhadap komisi-komisi yang di bawah sistem pemerintah atau peraturan presiden.

Sementara itu, lembaga dengan sudah dinaungi undang-undang, kata dia, belum dikaji untuk dibubarkan.

Dari sekian banyak institusi yang akan dibubarkan, mana yang bisa paling dahulu dieksekusi. Misalnya, menurut Moeldoko, lembaga atau awak yang secara fungsi tumpang-tindih atau hampir sama dengan kementerian.

Ia  juga meluruskan bervariasi kabar yang menyebutkan salah mulia fungsi pengawasan dan pengaturan pabrik keuangan di OJK akan dikembalikan kepada Bank Indonesia (BI).

Menurut dia, saat tersebut pemerintah pusat ingin setiap lembaga negara fokus pada tugasnya masing-masing sesuai dengan perundang-undangan, termasuk di tugas untuk mengurangi beban klub dari tekanan pandemi COVID-19.

“Pemerintah berpandangan bahwa era ini kita masing-masing fokus di tugas pokok sesuai yang tersedia dalam perundang-undangan, ” katanya.

Baca serupa: Moeldoko jelaskan OJK di kolong UU, tidak termasuk yang hendak dibubarkan

Pada hari Senin (13/7), Pemimpin RI Jokowi mengungkapkan ada 18 lembaga negara yang akan dibubarkan dalam waktu dekat.

Kepala Negara mengatakan, “Makin sering jumlah lembaga negara maka mau menghemat pengeluaran anggaran pemerintah. ”

Perampingan lembaga negeri juga untuk menyederhanakan dan melecehkan proses administrasi agar birokrasi bahkan efektif dan efisien.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D. Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020