Menkominfo nyatakan babak baru digitalisasi televisi telah dimulai

Jakarta (ANTARA) awut-awutan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan babak baru digitalisasi televisi Indonesia telah dimulai secara pengesahan Undang-Undang (UU) Bagian 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja pada 2 November 2020 lalu, dalam mana UU ini memberikan amanat sekaligus landasan bagi Pemerintah untuk segera melaksanakan digitalisasi televisi atau analog-switch off (ASO).
 
Menurut Johnny, persiapan dan implementasi digitalisasi televisi juga diperkuat dengan Susunan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP NSPK), Peraturan Pemerintah Bagian 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Pancaran (PP Postelsiar), serta 5 (lima) Rancangan Peraturan Gajah (RPM) sektor Postelsiar yang sedang finalisasi untuk diundangkan pada tanggal 2 April 2021 nanti.

“Regulasi-regulasi tersebut hadir guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri postelsiar untuk turut mempersiapkan dan melaksanakan transformasi digital Indonesia. Menggunakan regulasi tersebut pula, kita memiliki dasar yang berpengaruh untuk bersama-sama melakukan lompatan baru juga lompatan besar guna mempercepat migrasi pancaran ke televisi digital, ” kata dia dalam pancaran pers yang diterima pada Jakarta, Kamis.

Baca pula: Utilisasi jadi fokus Kominfo dalam pembangunan infrastruktur TIK

Baca juga: Kominfo berkomitmen lanjutkan pembangunan infrastruktur pada wilayah 3T

Hal itu disampaikannya di pertemuan bersama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IX di Puro Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (31/03).

Johnny menyatakan di era transformasi digital, Indonesia tetap mencari jalan menciptakan lingkungan usaha yang memungkinkan koeksistensi antara pemain digital arus utama lazim dengan pendatang baru.

Mengutip hasil proyeksi kajian mengenai digitalisasi pancaran, Menkominfo menuturkan ekonomi digital Indonesia akan berkembang pesat antara 130 miliar dollar AS sampai dengan 150 Miliar dollar AS dalam tahun 2024.

“Kita harus memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi nasional & industri penyiaran nasional, ” tuturnya.

Oleh karena itu, Johnny berharap agar para pemangku kepentingan di industri penyiaran bisa turut berpartisipasi menyukseskan migrasi televisi ini dengan berfokus mengikuti seleksi multipleksing dengan saat ini sedang dibuka untuk 22 kota hingga 5 April 2021 kelak.

“Partisipasi Abu dan Ibu pelaku pabrik penyiaran dalam seleksi itu akan turut mendorong pemenuhan amanat proses ASO yang perlu diselesaikan kurang lantaran 20 bulan lagi, ataupun pada 2 November 2020 mendatang, ” ucap tempat.  

Johnny menegaskan hal penting dengan perlu dipahami masyarakat menimpa digitalisasi siaran televisi. Menurutnya, hal itu akan memerosokkan pembebasan frekuensi siaran serupa dan menciptakan digital dividend bagi masyarakat Indonesia.

“Keberadaan digital dividend ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi telekomunikasi terbaru dan memperkuat kualitas layanan telekomunikasi di berbagai zona publik, termasuk untuk penambahan kualitas jaringan 4G & pengembangan jaringan 5G, ” ujar Johnny.

Baca selalu: Aturan soal Postelsiar diharapkan bantu pemulihan ekonomi

Mengucapkan juga: Kominfo ajak masyarakat tak beri kesempatan laku teror di ruang digital

Baca serupa: Menkominfo minta masyarakat bangun infrastruktur publik

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
COPYRIGHT © ANTARA 2021