menko-pmk-penyaluran-bansos-paling-lambat-pekan-kedua-juli-2021-1

Menko PMK: Penyaluran bansos menyesatkan lambat pekan kedua Juli 2021

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan penyaluran tumpuan sosial sebagai upaya mengantisipasi dampak PPKM  darurat paling lambat akan disalurkan pasar kedua Juli 2021.

“Mudah-mudahan paling lambat di minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Negeri kepada keluarga penerima khasiat yang membutuhkan, ” logat Muhadjir dalam keterangan terekam yang diterima di Jakarta, Kamis.

Kepala Joko Widodo telah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan kelompok (PPKM) darurat di Tanah Jawa dan Bali mulai 3 Juli-20 Juli 2021 yang bertujuan untuk menekan laju penyebaran COVID-19.

Baca juga: Kemensos segera salurkan BST antisipasi dampak PPKM Darurat

Percepatan penyaluran bansos tersebut merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah dua digit seperti sebelum pandemi dalam rencana menghadapi Susenas September 2021.

Menko PMK melakukan koordinasi dengan kurang kementerian/lembaga terkait percepatan sekali lalu memastikan penyaluran bansos pas sasaran.

Bansos  yang akan disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako sebanyak 18, 8 juta KPM, dan perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Mei-Juni 2021 untuk 10 juta KPM.

“Tujuannya buat menyinkronkan agar bansos bisa disalurkan secepat mungkin serta cakupannya betul-betul tepat sasaran. Paling utama agar umum paling terdampak, yaitu itu yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu secara adanya bansos yang bakal digulirkan nanti, ” katanya.

Baca juga: Pemerintah pastikan kembali berikan bansos saat PPKM Darurat

Mensos Tri Rismaharini dalam rapat itu mengatakan pascaperbaikan Data Harmonis Kesejahteraan Sosial (DTKS), realisasi penyaluran bansos PKH & Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), berjumlah 32. 953. 559 keluarga/jiwa.

Bakal tetapi, saat ini ada 3. 614. 355 KPM data di Himbara yang belum bisa disalurkan, jarang lain gagal burekol karena data anomali dan tak lengkap. Data anomali tersebut merupakan data yang sesuai  Dukcapil namun tidak mampu dilakukan pembukaan rekening pada bank karena beberapa peristiwa, seperti nama yang tidak sesuai format dan sebagainya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada masalah di dalam penganggaran untuk pemberian bansos BST. Namun demikian, ia meminta  Mensos agar mampu bersurat terkait usulan buat anggaran perpanjangan alokasi BST Mei-Juni 2021.

Baca serupa: Menko PMK: Pemda bisa saling berbagi pengalaman atasi stunting

“Saya minta ini untuk segera dikirim agar Juli ini bisa cepat disalurkan sekaligus dua bulan alokasi BST. Ini tentu akan sangat membantu. Jika untuk penyaluran kepada itu yang datanya mirip (mendekati 70 persen) dan bukti kurang lengkap, Mensos bisa menyurati Himbara untuk menganjurkan otorisasi, ” ucap Menkeu.

Sedangkan terkait penyaluran BLT yang bermula dari dana desa, Menko PMK meminta agar mampu segera dibayarkan kepada lima juta KPM yang datanya telah ada. Untuk pemenuhan kuota menjadi 8 juta KPM, agar dapat segera dilakukan peninjauan ulang penerapan dana desa supaya penduduk yang terkena imbas pandemi bisa mendapatkan bantuan.

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © JARANG 2021