Menko Luhut: Jangan ada kerumunan lagi dengan alasan apapun

Menko Luhut: Jangan ada kerumunan lagi dengan alasan apapun

Beta ingin kita semua bersepakat jangan ada kerumunan lagi dengan keterangan apapun untuk beberapa waktu ke depan

Jakarta (ANTARA) awut-awutan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar acara masyarakat berkumpul dalam jumlah besar tidak teristimewa diizinkan.

Hal itu dikerjakan sebagai respons pemerintah atas kemajuan kasus COVID-19 yang siginifikan seusai libur panjang akhir Oktober berarakan, terutama di DKI Jakarta & Bali.

“Saya mau kita semua bersepakat jangan ada kerumunan lagi dengan alasan apapun untuk beberapa waktu ke depan, ” tegas Menko Luhut Pandjaitan kepada para kepala daerah, Pangdam, dan Kapolda di DKI Jakarta dan Bali dalam Rapat Penyelarasan (Rakor) Virtual Penanganan COVID-19 dalam DKI Jakarta dan Bali di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin.

Angka konfirmasi positif kasus COVID-19 pada DKI Jakarta pada periode 25-30 November 2020 sebanyak 8. 598 kasus dari 5. 168 kasus pada periode 28 Oktober-3 November 2020. Sementara itu di Bali kasus terkonfirmasi positif naik dari 386 kasus pada periode 28 Oktober-3 November 2020 menjadi 823 kasus pada 25-30 November 2020.

Menyuarakan juga: Menko Luhut ungkap tiga strategi pemerintah cegah lonjakan kejadian COVID

Menko Luhut juga meminta agar Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes untuk mengecek ketersediaan obat dengan ada di daerah.

“Jangan sampai ada orang meninggal karena kelalaian kita untuk mengecek ketersediaan obat sehingga obat berhenti, ” tegas Menko Luhut Pandjaitan.

Selain itu Menko Luhut juga meminta agar Kemenkes memastikan kapasitas ICU dan isolasi di rumah sakit mencukupi untuk perawatan pasien COVID-19.

Yang tidak kalah penting, tinggi dia, khusus untuk wilayah Bali, pemerintah daerah diminta tambah sarana isolasi terpusat, terutama di Tabanan.

“Kalau di kabupaten, hotel tidak cukup, ya geserlah. Yang penting pisahkan secepatnya dibanding keluarga yang masih sehat, ” tegas Menko Luhut yang pula Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu.

Baca juga: Luhut akan gunakan taktik militer tekan klaster baru COVID saat banjir

Menko Luhut mencontohkan fasilitas isolasi terpusat Wisma Atlet di DKI Jakarta dengan telah beroperasi dengan cukup elok.

Pada kesempatan itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan dalam dua minggu pasca libur panjang 28 Oktober-1 November terdapat kenaikan kasus positif, pertama klaster keluarga.

“Dan setelah kita lakukan pelacakan & penelusuran mayoritas keluarga ini berjalan ke Bandung, Semarang, Lampung, & beberapa tempat di Jawa Timur, ” urai Anies Baswedan.

Dengan munculnya klaster tim, Anies Baswedan berharap agar negeri pusat meninjau ulang kebijakan libur bersama saat akhir tahun.

Berbeda dengan DKI Jakarta, jumlah kasus terkonfirmasi positif di Bali meningkat usai gelaran Penetapan Kepala Daerah (Pilkada).

Baca juga: Presiden Jokowi peringatkan peningkatan COVID-19 di Jakarta dan Jateng

“Jadi di awak Pilkada penyumbang kasus terkonfirmasi positif terbesar. Dari KPPS banyak terlihat kasus positif. Lalu kami lakukan tracing lebih luas, ” sebutan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam kesempatan yang persis.

Selain itu, tambah Indra, dalam minggu ini Pemprov Bali juga melakukan penelusuran ke seluruh pelaku jasa pariwisata.

“Dari mereka ditemukan kira-kira kasus positif, ” kata Alat.

Sebagai penutup, Menko Luhut pun kemudian meminta kepada semua pihak yang berwenang buat turut mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serta dampak libur panjang pada simpulan Oktober terhadap peningkatan kasus terkonfirmasi positif dan angka kematian.

Hasil tersebut, menurutnya, istimewa untuk menentukan kebijakan libur panjang akhir tahun.

Baca juga: Sri Mulyani khawatir naiknya kasus COVID-19 berdampak pada ekonomi

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020