Menko Airlangga ajak akademi awasi pelaksanaan UU Cipta Kerja

JAKARTA (ANTARA) – Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Airlangga Hartarto menyilakan akademisi untuk mengawasi jalannya kebijakan terkait penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Pemerintah membutuhkan kerja sama sejak seluruh stakeholder termasuk lantaran akademisi untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga penerapan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja yang berisi dari 11 klaster itu dapat berlangsung optimal & mengakselerasi peningkatan investasi serta peningkatan kewirausahaan, ” sebutan Menko Airlangga saat secara daring membuka forum pembahasan publik terkait UU Cipta Kerja di Jakarta, Selasa.

Menko Airlangga menyampaikan pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja bersama 51 aturan turunannya merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi struktural.

“UU Cipta Kerja akan menyederhanakan, mensinkronkan dan mengefektifkan peraturan yang terlalu penuh dan besar yang kala kali malah menimbulkan larangan dalam penciptaan investasi serta pembukaan usaha baru yang tentunya berdampak pada peresapan tenaga kerja, ” lanjut dia.

Baca juga: Menko Airlangga: Vaksin dan UU Ciptaker kunci penggerak ekonomi 2021

Airlangga juga mengutarakan bahwa UU Cipta Kegiatan juga mereformasi izin jalan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang bakal mulai digunakan pada Juli 2021 sehingga layanan pemerintah menjadi lebih efisien serta transparan.

Selain itu, sambung Airlangga, satu diantara turunan UU Cipta Kegiatan yakni Peraturan Presiden Bagian 10 Tahun 2021 mengatur daftar prioritas investasi yaitu lebih dari 1700 dunia usaha terbuka untuk investasi, 245 bidang usaha pengutamaan dengan fasilitas tax holiday dan tax allowance , 89 tempat usaha yang dibuka untuk bermitra dengan koperasi & UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu..

Ia serupa menyampaikan bahwa pemerintah turut mengoptimalkan investasi langsung dengan membentuk Indonesia Invesment Authority (INA) yang akan menamsilkan dana dalam format master fund dan thematic fund.

Menangkap juga: Pemerintah rampungkan RPP izin usaha berbasis efek

Kemudian, Airlangga juga mengetengahkan bahwa pemerintah tetap optimistis ekonomi nasional akan lahir 4, 5 hingga 5, 3 persen pada tarikh ini karena tanda-tanda perbaikan ekonomi telah terlihat.

“Tercermin dari PMI manufaktur yang berada pada atas level ekspansif 50 atau 50, 9 upah, realisasi investasi dan pembagian KUR di tahun 2020 ini paling tinggi dipadankan dengan tahun sebelumnya, IHSG serta nilai tukar rupiah yang telah kembali, ” jelasnya.

Namun untuk penanganan di sisi kesehatan, Airlangga menyebutkan bahwa pemerintah pada 2021 itu akan berfokus pada agenda vaksinasi massal dan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Bangsa (PPKM) mikro yang bakal terus diperluas ke provinsi-provinsi lain.

“Pemerintah terus berupaya memitigasi efek pandemi guna menjaga momentum pemulihan kesehatan dan ekonomi khususnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan penggunaan dan investasi melalui bervariasi strategi di tahun 2021 ini, ” katanya.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Sifat Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021