Menkeu: Reformasi struktural hasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan bisa meningkat dengan pemberian reformasi struktural.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuktikan bahwa reformasi struktural dengan sedang diupayakan pemerintah mau menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas hingga 2025.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan bisa meningkat dengan sumbangan reformasi struktural, ” katanya dalam Rakorbangpus 2021 dalam Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menyebutkan reformasi struktural meliputi lima kebijaksanaan strategis yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendirian infrastruktur, reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi.

Baca juga: Presiden optimistis target pertumbuhan ekonomi 2021 tercapai

Ia mengatakan kejayaan reformasi struktural akan menjadi pembeda “trajectory” pertumbuhan ekonomi dan mengakselerasi pertumbuhan tenggat di atas 6 persen.

Menurutnya, minus reformasi struktural maka kinerja ekonomi kembali pada ragam business as usual (BAU) di kisaran 5 upah dan menciptakan productivity loss mencapai Rp2. 301 triliun sepanjang 2021-2025.

Terlebih lagi, ia mengucapkan melalui reformasi struktural dengan tepat maka pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan siap mencapai 5, 8 komisi sedangkan tahun ini 5, 3 persen.

“Transformasi struktural ini mampu mendukung atau menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih agung terutama pada faktor investasi dan ekspor, ” katanya.

Baca juga: ADB proyeksikan ekonomi RI kembali lahir 5 persen pada 2022

Ia memerinci melalui reformasi maka pada 2022 konsumsi rumah tangga akan muncul 5, 2 persen (yoy), konsumsi Lembaga Non Laba yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 7, 2 upah (yoy), konsumsi pemerintah 5, 2 persen (yoy), investasi 6, 6 persen (yoy), ekspor 6, 8 komisi (yoy) dan impor enam, 1 persen (yoy).

“Melalui reformasi maka akselerasi pertumbuhan investasi diharapkan mencapai di atas tujuh persen (pada 2025) serupa itu juga ekspor. Ini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen minus harus membebani APBN, ” katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021