menkeu-kita-tidak-pungut-ppn-sembako-murah-1

Menkeu: Kita tidak pungut PPN sembako murah

Ada daging sapi Wagyu, Kobe, yang perkilonya tersebut bisa Rp3 juta atau Rp5 juta. Ada dengan daging biasa yang dikonsumsi masyarakat sekilonya sekarang mungkin Rp90 ribu. Jadi membangun bumi langit jadi di hal ini

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan pihaknya tidak berencana buat memungut Pajak Pertambahan Poin (PPN) sembako murah & juga tidak akan dibahas dalam Revisi Undang-Undang Keyakinan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

“Poinnya adalah kita tak memungut PPN sembako (murah), kita tidak memungut dan apakah dalam RUU PUTAR NEGERI nanti apakah akan ada. Untuk yang itu tak dipungut itu aja, clear , very clear di situ, ” ujar Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja secara Komis XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Menkeu Sri Mulyani membenarkan bahwa sembako bakal menjadi objek pajak, tetapi pemerintah hanya akan membidik produk-produk premium yang selalu termasuk dalam kategori sembako. Menkeu mencontohkan dengan Beras Shirataki atau Basmati maka Daging Wagyu dan Kobe.

“Jadi jika dilihat harganya (beras) Rp10 ribu per kilogram datang Rp50 ribu per kilogram atau Rp200 ribu per kilogram, ini kan bermakna bisa mengklaim sama-sama sembako, ” ujar Sri Mulyani.

“Ada keturunan sapi Wagyu, Kobe, yang perkilonya itu bisa Rp3 juta atau Rp5 juta. Ada yang daging natural yang dikonsumsi masyarakat sekilonya sekarang mungkin Rp90 seperseribu. Jadi kan bumi langit jadi dalam hal ini, ” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Kemenkeu ucap PPN untuk sembako premium, contohnya daging wagyu

Sri Mulyani melanjutkan bahwa fenomena munculnya produk-produk yang very high end , namun tetap termasuk dalam sembako itulah yang pemerintah coba untuk seimbangkan.

“Justru pajak itu mencoba untuk meng- adress isu keadilan karena diversifikasi dari masyarakat kita telah begitu sangat beragam, ” tutur Sri Mulyani.

Ia menekankan  suatu barang tidak akan mampu dipungut pajak jika tak menjadi objek, karenanya sembako akan masuk dalam bahan pajak. Namun, pemerintah bakal menerapkan skema multitarif, jadi sembako yang biasa dimakan masyarakat luas tidak bakal dipungut pajak.

“Bisa dipajaki dengan dibebaskan pajaknya, DTP, bisa tarifnya dinolkan itu versus yang tarifnya lebih tinggi, makanya itu kita sampaikan pada PPN multi-tarif. Jadi objeknya benar, kalau tidak menjadi obyek pajak no matter what gak bisa dipajakin, ” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut ia menyampaikan detail mengenai kutipan PPN akan dibahas dengan benar dan komprehensif bergabung DPR nantinya.

“Kita nanti akan mempercakapkan seizin pimpinan DPR, bahwa RUU itu dibahasnya dengan benar baik dan lengkap. Di dalam RUU KUP nanti akan kita sampaikan, ” kata Sri Mulyani.

Menyuarakan juga: Ketua MPR mengambil pemerintah batalkan rencana PPN sembako dan pendidikan
 

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021