Mendagri nyatakan bupati berstatus tersangka sedang bisa ikut pilkada

Mendagri nyatakan bupati berstatus tersangka sedang bisa ikut pilkada

Masa yang bersangkutan ditahan, maka tidak lagi bisa mengikuti proses ataupun tahapan pilkada

Jayapura (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bupati ataupun kepala daerah yang berstatus simpulan masih diperbolehkan mengikuti tahapan pilkada yang harus dijalaninya.

“Namun bila yang bersangkutan ditahan, maka tidak lagi bisa memasukkan proses atau tahapan pilkada, & jabatannya di pemerintahan juga diserahkan ke wakilnya, ” kata Mendagri kepada wartawan, di Jayapura, Jumat.

Mendagri mengakui, ada beberapa daerah yang pernah mengalami kasus itu, yaitu kepala daerahnya jadi tersangka namun tidak ditahan, sehingga lestari mengikuti tahapan pilkada yang diikutinya.

Ketika ditanya tentang pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang, sementara pandemi COVID-19 menyebabkan sejumlah wilayah meresap dalam zona merah, Mendagri menyatakan, peta saat ini dinamis & tidak bisa jadi patokan 9 Desember nanti.

Menurutnya, bisa selalu daerah yang saat ini abang menjadi hijau atau oranye. Prinsipnya tahapan pilkada jalan terus pantas protokol kesehatan untuk melindungi aparat penyelenggaraan hingga pemilih, katanya teristimewa.

Tito menyatakan, protokol sudah dibuat KPU mirip yang dilakukan pada Korea Selatan merupakan negara ke-2 yang terdampak COVID-19 harus menjalani proses pemilihan dilakukan sejak Januari dan pencoblosan bulan April kemarin, saat puncak pandemi di sana.

Pelaksanaan pemilu di Korsel dilakukan benar-benar menerapkan protokol kesehatan COVID-19, sehingga tidak menjadi klaster transmisi, kata Mendagri seraya menambahkan, kecuali bila terjadi keadaan sangat luar biasa, pilkada bisa ditunda ke tahun berikutnya.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020