Luhut larang kerumunan Tahun Baru perkiraan lonjakan kasus COVID-19

Luhut larang kerumunan Tahun Baru perkiraan lonjakan kasus COVID-19

Total angka positif dan angka moralitas terus meningkat pasca libur dalam delapan dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memutuskan untuk melarang kerumunan dan perayaan di dalam libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di tempat ijmal sebagai upaya mengantisipasi lonjakan kejadian COVID-19.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur & Bali secara virtual, Senin (14/12) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut meminta implementasi pengetatan dapat dimulai pada 18 Desember 2020 mematok 8 Januari 2021.

“Jumlah angka positif dan nilai kematian terus meningkat pasca libur di delapan dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun, ” kata Luhut dalam keterangan terekam di Jakarta, Selasa.

Adanya peningkatan kasus secara istimewa yang masih terus terjadi pascalibur dan cuti bersama pada akhir Oktober itu pulalah yang menjelma dasar keputusan pengetatan perlu dikerjakan.

Luhut juga menggarisbawahi tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Sedang, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Selatan.

Ia pun menodong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan karyawan buat bekerja dari rumah (work from home) hingga 75 persen.

“Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan menyekat jam operasional hingga pukul 19: 00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan, ” pintanya.

Di sisi lain, agar kebijakan tersebut tidak menyengsarakan penyewa tempat usaha di mall, Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), meminta kepada pemilik pusat perbelanjaan meniti Gubernur DKI Jakarta agar menganjurkan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa).

“Skema keringanan penyewaan serta service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antar pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya pro rate, bagi hasil, atau skema lainnya, ” ujarnya.

Luhut menambahkan, agar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keyakinan dibatasi atau dilarang. Ia menganjurkan agar kegiatan dapat dilakukan dengan daring.

Luhut juga memerintahkan kepada TNI/Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku.

“Ini akan didahului dengan berhimpun akbar TNI/Polri yang dipimpin sebab Presiden sebagai bentuk penguatan komitmen, ” katanya.

Selain di Provinsi DKI Jakarta, perintah serupa juga disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah serta Jawa Timur. Arahan tersebut antara lain optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi untuk menetapkan pelaksanaan isolasi terpusat dan adat kesehatan 3M (mencuci tangan, memasang masker dan menjaga jarak).

“Pemerintah daerah saya menimbulkan juga mengetatkan pembatasan sosial berdasarkan konteks urban dan suburban/rural, ” katanya.

Sementara dalam konteks urban/perkotaan, lanjut Luhut, negeri daerah diminta untuk mengetatkan pelaksanaan Work From Home (WFH) & pembatasan jam operasi tempat sajian, hiburan, mal sampai pukul 20: 00. Sedangkan di wilayah pedesaan, pemerintah daerah diminta untuk menguatkan implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas.

Final, untuk wilayah Provinsi Bali serta lainnya, Luhut berpesan agar ada pengetatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata.

“Kami minta buat wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan ulangan PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali, ” katanya.

Untuk mengatur mekanismenya, Luhut juga meminta Menkes, Kepala BNPB, dan Menhub untuk lekas mengatur prosedurnya.

“Saya minta hari ini SOP buat penggunaan rapid test antigen segera diselesaikan, ” katanya.

Menanggapi permintaan Luhut, Gubernur DKI Anies Baswedan dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa di DKI Jakarta dilarang melakukan kegiatan Tahun Perdana yang mengumpulkan banyak orang, begitu juga dengan perayaan Natal secara langsung bersama-sama.

“Kami memberlakukan hal ini Pak Menko dan saya harap di kepala kawasan Jabodetabek juga diberlakukan policy yang sama, ” katanya.

Anies menambahkan akan tiba untuk memberlakukan rapid test antigen kepada masyarakat yang masuk mencuaikan bandar udara.

Baca juga: Antisipasi libur akhir tahun, Menhub tinjau Bandara Ngurah Rai

Baca juga: AP II tingkatkan infrastruktur Soetta jelang libur Natal-Tahun Baru

Membaca juga: Pemerintah putuskan jatah keadaan libur Natal dan Tahun Baru

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2020