kemenaker-buka-posko-aduan-pembayaran-thr-di-34-provinsi-1

Kemenaker buka posko aduan pembalasan THR di 34 provinsi

Kita berniat teman-teman serikat pekerja maupun buruh, maupun teman pengusaha mau pantau secara langsung posko THR secara berkala dan melihat bagaimana progres pembayaran THR yang terlapor di posko ketenagakerjaan

JAKARTA (ANTARA) – Departemen Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuka posko pengaduan pembayaran Tunjangan Keadaan Raya (THR) di 34 provinsi Indonesia.

“Saya meminta kepada para gubernur untuk membentuk posko THR dan melaporkan ketenagakerjaan. Sampai hari ini 34 daerah di Indonesia sudah membuat posko THR, ” cakap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam diskusi daring di Jakarta, Senin.

Menaker menyebutkan pendirian posko THR sebagai wujud pemberian kepastian hukum dan mengatasi jika ada keluhan ataupun konsultasi terkait pembalasan THR yang tidak bertemu dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan pembayaran THR bisa dilakukan dengan mengunjungi langsung posko THR dalam dinas ketenagakerjaan pada masing-masing daerah, melalui daring, maupun call center 1500 630.

Baca juga: Pengamat: Pemda harus aktif dorong kongsi bayar THR

Setelah memiliki laporan, lanjut Menaker, pengawas ketenagakerjaan akan melakukan penjagaan THR berupa nota penelitian hingga memberikan rekomendasi kepada gubernur dan atau walikota setempat untuk pengenaan hukuman.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementarai atau seluruh alat penerapan hingga pembekuan usaha. Namun sanksi maupun denda sejumlah 5 lima persen lantaran total THR yang harus dibayarkan perusahaan.

“Kita berharap teman-teman konsorsium pekerja maupun buruh, maupun teman pengusaha mau mengontrol secara langsung posko THR secara periodik dan melihat bagaimana progres pembayaran THR yang terlapor di posko ketenagakerjaan, ” ujar Menaker.

Ia menegaskan pemerintah telah memberikan penuh insentif kepada dunia jalan, sehingga pengusaha diharapkan taat dalam membayarkan THR.

Mengaji juga: Menaker harapkan loyalitas pengusaha bayar THR bertemu ketentuan

“Harapannya adalah tersedia kepatuhan dari para pengusaha untuk membayar THR. Pemerintah berharap sekali ini mau meningkatkan daya beli umum yang pada akhirnya mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi kita, ” ujar Menaker.

Menaker telah menerbitkan aturan mengenai mas THR untuk Lebaran 2021 melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK. 04/IV/2021 mengenai Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Keadaan Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Kongsi. Berdasarkan SE tersebut, THR wajib dibayarkan memutar lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi kongsi yang masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu menunaikan THR seperti waktu yang ditentukan, diminta untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dan itikad baik dan menghasilkan kesepakatan secara tertulis secara batas waktu pembayaran THR tersebut dan diberi pengkhususan hingga H-1 Lebaran.

Membaca juga: KSP: Pemberian THR pacu pertumbuhan ekonomi
 

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021