Kapolri: Negara tak boleh kalah dengan ormas yang lakukan premanisme

Kapolri: Negara tak boleh kalah dengan ormas yang lakukan premanisme

Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menegaskan kalau negara tidak boleh kalah secara organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menyelenggarakan cara-cara premanisme untuk menghalangi cara penegakan hukum di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Idham menghantam upaya penghadangan Front Pembela Agama islam (FPI) terhadap aparat kepolisian yang mengantarkan surat panggilan kepada Pemimpin  FPI Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Saya akan sikat semua. Indonesia adalah negara hukum. Semua elemen kudu bisa menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, ” kata Idham dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Baca selalu: Anggota DPR minta Polri tindak tegas kelompok ganggu ketertiban ijmal

Jenderal bintang empat itu meminta kepada seluruh pemangku kepentingan dan ormas harus patuh dengan hukum dengan berlaku di Indonesia.

Menurut dia, ancaman pidana diatur dengan jelas untuk pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses penegakan patokan di Indonesia. “Ada sanksi kejahatan untuk mereka yang mencoba menahan petugas dalam melakukan proses penegakan hukum, ” ujar Idham.

Di sisi lain Idham memastikan, Polri akan mengusut sempurna kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, dalam hal ini adanya sangkaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di beberapa acara yang dihadiri Rizieq.

“Polri selalu mengedepankan asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi, ” kata bekas Kepala Bareskrim Polri ini.

Baca serupa: Gubernur Lemhannas: Polri tak bisa kalah hadapi ormas

Polri sedang melakukan penyidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Rizieq sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 UU Bagian 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Perkara 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menjadikan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana secara pidana penjara paling lama mulia tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta”.

Sementara Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan “Barang siapa secara sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya memperhatikan sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menyelenggarakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9. 000”.

Baca juga: Penyidik kepolisian sempat dihadang saat kirim surat panggilan Rizieq

Kemudian Pasal 160 KUHP bersuara bahwa “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau karya menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti, baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling periode enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4. 500”.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020