jokowi-75-pegawai-kpk-dapat-ikuti-pendidikan-wawasan-kebangsaan-1

Jokowi: 75 pegawai KPK sanggup ikuti pendidikan wawasan kewarganegaraan nasional

… sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam putusan pengujian UU Cetakan 19/2019 tentang Perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan posisi pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan benar pegawai KPK untuk diangkat

Jakarta (ANTARA) kacau Presiden Joko Widodo memerintahkan agar 75 orang personel KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat mendaftarkan pendidikan wawasan kebangsaan agar dapat menjadi Aparatur Sipil Negara.

“Kalau dianggap ada kekurangan, Saya terpendam masih ada peluang buat memperbaiki, melalui pendidikan kedinasaan tentang wawasan kebangsaan serta perlu dilakukan segera langkah-langkah perbaikan di level individual maupun organsisasi, ” sebutan dia, melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, dari Jakarta, Senin.

Baca juga: Novel Baswedan dkk sebut sebisa mungkin akan tetap berjalan

Hasil Tes Wawasan Kebangsaan pada 5 Mei 2021 menunjukkan dari 1. 351 pegawai KPK yang mendaftarkan tes itu, hanya ada 1. 274 orang pegawai yang memenuhi syarat sedangkan 75 orang pegawai tak memenuhi syarat.

“Saya sependapat dengan petunjuk Mahkamah Konstitusi dalam vonis pengujian UU Nomor 19/2019 tentang Perubahan kedua UNDANG-UNDANG KPK yang menyatakan kalau proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN, ” kata dia.

Baca juga: Melihat prinsip hukum proses alih status pegawai KPK

Dalam pertimbangannya putusan MK mengatakan ” Dengan adanya pemberian status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan makna adanya Ketentuan Peralihan UU Nomor 19/2019 maka pada pengalihan tersebut tidak dapat merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun pada luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan . ”

“Saya minta pada para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan kepala BKN buat merancang tindak lanjut untuk 75 pegawai KPK dengan dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi, ” cakap dia.

Baca juga: Polemik pasca-SK 75 pegawai KPK

Ketua KPK, Komisaris Jenderal Polisi  Firli Bahuri,   pada 7 Mei 2021 menerbitkan Surat Keputusan Arahan KPK Nomor 652/2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kewarganegaraan nasional Pegawai yang Tidak Menutup Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Personel Aparatur Sipil Negara.

Isi SK itu adalah memerintahkan kepada 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pemberian pegawai KPK menjadi pegawai ASN agar menyerahkan perintah dan tanggung jawab pada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Menangkap juga: Jaringan GUSDURian memburu-buru Presiden evaluasi hasil TWK pegawai KPK

Namun di SK itu belum tersedia keputusan mengenai pemberhentian 75 pegawai itu dan mereka hanya diminta untuk menganjurkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung datang ada keputusan lebih tinggi.

Dari 75 orang yang dinyatakan tidak lolos wawasan kebangsaan jarang lain adalah pejabat eselon I Deputi Koordinasi Supervisi KPK,   Hery Muryanto, pejabat eselon II Penasihat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK,   Giri Supradiono, Deputi Koordinasi Supervisi KPK, Hery Muryanto, Kepala Biro SDM,   Chandra Reksodiprodjo, dan Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi,   Sujanarko.

Menyuarakan juga: Novel Baswedan: SK penonaktifan 75 pegawai tindakan sewenang-wenang

Selanjutnya pejabat setingkat eselon III yakni Besar Bagian Perancangan Peraturan serta Produk Hukum pada Biro Hukum KPK,   Rasamala Aritonang, Kabag SDM, Nanang Priyono, serta sejumlah kepala satuan tugas penyidikan yaitu Novel Baswedan, Ambarita Damanik, Andre Nainggolan, Budi Sukmo, Budi Agung Nugroho, Afief Julian Miftah, serta nama-nama lain.

Baca juga: Roman Baswedan ungkap pertanyaan TWK banyak bermasalah

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021