Garit cepat tarik investasi setelah pandemi

Garit cepat tarik investasi setelah pandemi

Jakarta (ANTARA) – Pandemi COVID-19 yang terus meluas, tercatat ke Indonesia, rupanya cukup mempengaruhi arus investasi masuk ke dalam negeri.

Sepanjang Januari-Maret 2020 atau Triwulan I 2020, Penanaman Modal Asing (PMA) yang menghunjam turun 9, 2 persen menjadi Rp98, 3 triliun dari Rp107, 9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik 29, 3 persen dari sebelumnya Rp87, 2 triliun menjadi Rp112, tujuh triliun.

Kendati demikian, realisasi investasi sepanjang triwulan baru 2020 mencapai Rp210, 7 triliun, tumbuh 8 persen dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp195, 1 triliun.

Badan Koordinasi Penanaman Simpanan (BKPM) menilai turunnya PMA kausa COVID-19 baru masuk ke Indonesia sekitar Maret 2020 sehingga belum berdampak signifikan terhadap realisasi investasi.

Akan tetapi, daya penurunan realisasi investasi pada Triwulan II 2020 cukup menjadi rencana pemerintah karena bertepatan dengan langsung meningkatnya kasus COVID-19 di Desa Air.

“Triwulan ke-2 itu April, Mei, Juni. April ini kita tahu kondisinya kaya sekarang. Kalau melihat tren realisasi investasi pada triwulan pertama, oleh karena itu tren realisasi investasi triwulan ke-2 menurun. Terutama PMA akan mendarat, ” kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Guna menyiasati potensi penurunan laju investasi, BKPM dengan kerja sama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) di provinsi dan kabupaten/kota akan memastikan investasi bisa terus berjalan, baik dengan sudah eksisting maupun yang segar memulai.

Khusus PMDN, ia mengatakan akan terus mengabulkan komunikasi dengan para investor itu. BKPM juga akan mengelompokkan investasi berdasarkan tiga klaster yakni investasi yang sudah jalan; investasi dengan baru jalan; serta investasi yang baru akan berjalan.

Selain itu, mantan Ketua Umum Hipmi itu bertekad untuk mampu menyelesaikan investasi mangkrak senilai Rp708 triliun.

Komunikasi dengan AS

Seiring dengan langkah BKPM, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai salah satu “panglima” penjaga masuknya investasi ke Indonesia juga bergerak cepat untuk mampu menarik investasi sebesar-besarnya setelah pandemi berakhir.

Luhut mengatakan pihaknya tengah menjalin komunikasi intens dengan Amerika Serikat, selama pandemi berlangsung.

Menurut tempat, pemerintah tengah mencari waktu yang tepat untuk bisa melakukan koneksi dengan AS serta Uni Emirat Arab. Mantan Menko Polhukam tersebut menyebut AS pun sedang membangun kerja sama dengan Abu Dhabi di bidang investasi.

Tentu saja, Indonesia menjadi salah satu bidikan investasi mengingat medan Asia Tenggara dinilai masih sejenis potensial dibanding kawasan lainnya kelak setelah berakhirnya pandemi.

“Jadi walaupun dengan COVID-19 sejenis ini, tetap Indonesia seksi buat orang lain untuk investasi di sini. Tinggal bagaimana kita buat iklimnya mendukung, ” katanya.

Luhut juga menuturkan komunikasi intens telah dilakukan sendiri oleh Presiden Donald Trump dengan Presiden Jokowi.

Namun, ia belum bisa mengungkap secara rinci investasi yang akan dimasuki AS. Dengan pasti, baik AS maupun Uni Emirat Arab akan ikut menyimpan modalnya dalam Sovereign Wealth Fund (SWF) yang akan dibentuk pemerintah.

“Selesai COVID-19 ini, kita sepakat Sovereign Wealth Fund jadi. Kita tunggu Omnibus Law-nya, kemudian mereka taruh duit. Seluruh chip in, nanti mau bentuk apa. Infrastruktur misalnya Tol Sumatera, itu jadi salah satu pilihan, ” katanya.

Perlu atasi hambatan

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memprediksi investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) global akan turun 30-40 persen tahun ini.

Oleh karena itu, Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta menilai pemerintah perlu terus menjaga iklim investasi untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masuknya FDI.

Upaya yang sudah dibangun dalam negeri, seperti lewat pelaksanaan Online Single Submission (OSS), penyederhanaan regulasi di berbagai tingkat pemerintahan hingga RUU Cipta Kerja Omnibus Law harus tetap diteruskan.

Andree menambahkan, meski Nusantara bisa meraup peluang karena tren Asia yang jadi kawasan penting bagi perusahaan global, peraturan yang kompleks cukup menghalangi investor ganjil.

“Ini menunjuk pada banyaknya peraturan menteri dan daerah dan banyak ketidakkonsistenan yang ditimbulkannya. Jika aturan yang terlalu banyak ini tidak diatasi, Indonesia akan terus mengalami kesulitan menarik investor asing, ” katanya.

Regulasi yang rumit dan penuh itulah yang kerap diklaim sebagai faktor yang berkontribusi pada terhambatnya investasi di Indonesia.
“Investor akan dihadapkan pada peraturan di tingkat pusat dan kemudian di dalam peraturan di tingkat provinsi dan daerah, tergantung di mana investor berinvestasi. Seringkali peraturan satu dan lainnya bertentangan, hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum yang memproduksi investor enggan menanamkan modalnya dalam Indonesia, ” terang Andree.

Sementara itu, Research Director The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya memaparkan perlunya pemerintah mendorong sektor manufaktur saat ini guna mendorong penciptaan tenaga kerja.

Selain itu, BKPM dinilai perlu mengubah strategi dan tumpuan investasi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Pasalnya, banyak perusahaan telah keluar dari China, yang merupakan potensi bagi Indonesia untuk menangkap peluang tersebut, bersaing dengan Malaysia dan Vietnam.

“Yang paling penting PR (Pekerjaan Rumah) bukan hanya di BKPM selalu, tapi juga di daerah. Seolah-olah pengurusan izin IMB (izin mendirikan bangunan), pembangungan infrastruktur, upgrading skill pekerja, kepastian hukum, dan penanganan korupsi, ” kata Berly.

Gerak cepat pemerintah memang dibutuhkan untuk bisa mempersiapkan muncul menarik investasi baru ke Tanah Air demi kesejahteraan rakyatnya.

Investasi yang masuk diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat, terlebih dengan banyaknya kasus pekerja yang harus dirumahkan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dampak pandemi.

Namun, demi kesejahteraan masyarakat juga pemerintah perlu terus berupaya keras menangani pandemi agar investasi yang masuk nanti bisa benar terasa manfaatnya bagi rakyat.

Baca juga: Bahlil fokus dorong investasi yang ciptakan lapangan kerja

Baca juga: BKPM ucap 5 sektor ini calon target promosi investasi pasca-pandemi

Baca juga: Pemerintah perlu jaga iklim investasi aktif investasi asing masuk
 

Oleh Ade irma Junida
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020