bi-ubah-sistem-monitoring-transaksi-valuta-asing-terhadap-rupiah-1

BI ubah sistem monitoring pembicaraan valuta asing terhadap rupiah

Untuk meningkatkan pelaksanaan strategi pengelolaan biji tukar yang cepat serta tepat sesuai dengan jalan pasar, diperlukan penguatan Sismontavar

Jakarta (ANTARA) kepala Bank Indonesia (BI) menggenapi ketentuan sistem monitoring pembicaraan valuta asing (valas) terhadap rupiah melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/5/PBI/2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (Sismontavar)

“Untuk memajukan pelaksanaan strategi pengelolaan ukuran tukar yang cepat serta tepat sesuai dengan jalan pasar, diperlukan penguatan Sismontavar. Untuk itu, perlu menimbulkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Sismontavar, ” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono di dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Erwin menyampaikan penyempurnaan dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan strategi pengelolaan nilai ubah yang cepat dan positif sesuai dengan perkembangan pasar melalui penguatan terhadap monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah dan ketentuan tersebut berlaku efektif 2 Juni 2021.

Bertambah lanjut ia menjelaskan kawasan penguatan mencakup penerapan Sismontavar  yang semula hanya dilakukan untuk transaksi valuta ganjil terhadap rupiah yang dilakukan antarbank, menjadi ditambahkan dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan kurun bank dengan nasabah buat transaksi spot dengan nilai paling sedikit 250. 000 dolar AS atau ekuivalennya dan transaksi derivatif dengan nilai paling sedikit satu. 000. 000 dolar GANDAR atau ekuivalennya.

Baca pula: Menkeu sebut KKSK memonitor transaksi valas pelaku rekan

Selain itu bila diperlukan, Bank Indonesia dapat menukar besaran batasan nilai pembicaraan valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antara-bank secara nasabah di atas. Modifikasi besaran batasan nilai pembicaraan tersebut diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bank yang melanggar ketentuan kewajiban koneksi dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penyampaian jadwal tindak ( action plan ).

Adapun pada masa PBI tersebut mulai asi, peraturan pelaksanaan dari Susunan Bank Indonesia Nomor 12/16/PBI/2010 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dinyatakan masih tetap asi sepanjang tidak bertentangan secara ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Tatkala itu Peraturan Bank Nusantara Nomor 12/16/PBI/2010 tentang Pola Monitoring Transaksi Valuta Langka terhadap Rupiah dicabut & dinyatakan tidak berlaku.

Mengaji juga: Cegah spekulan, OJK intensifkan pengawasan transaksi valas
 

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021